in ,

Indikasi Terjadi Lobi Pangkas Pesangon Buruh di Omnibus Law !

omnibus law
Indikasi Terjadi Lobi Pangkas Pesangon Buruh di Omnibus Law !

Jakarta, Jatih.Com — Pertemuan berlangsung alot ketika pemerintah dan sejumlah Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) DPR membicarakan ketentuan besaran pesangon kepada pekerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan diwarnai perdebatan sengit hingga muncul permintaan penarikan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus law.

Persamuhan digelar di ruangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Lantai 4 Gedung Nusantara 3 pada 25 September lalu. Dihadiri delapan Kapoksi minus Demokrat. Pemerintah diwakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dasco dan delapan Kapoksi ingin mendengarkan penjelasan pemerintah. Ida, selaku menteri, lantas memaparkan hasil negosiasi tripartit antara pemerintah, serikat buruh dan pengusaha dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan berulang kali.

Delapan Kapoksi yang hadir menanggapi kritis. Pasalnya mereka tidak percaya begitu saja dengan kesepakatan negosiasi tripartit yang dipaparkan Menaker. Perdebatan memanas saat menyinggung soal masalah pesangon dan upah minimum.

Pemerintah ingin pesangon tidak lagi sebesar 32 kali gaji kepada pekerja yang di-PHK seperti diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan cukup 25 kali gaji.

Kapoksi Nasdem Taufik Basari menyatakan keberatan. Bahkan dia meminta agar klaster ketenagakerjaan ditarik dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Taufik yang akrab disapa Tobas itu mengonfirmasi hal tersebut kepada CNNIndonesia.com.

Dia mengusulkan lebih baik UU Ketenagakerjaan direvisi pada 2021 ketimbang dimasukkan sebagai salah satu klaster dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga : Sejumlah 5.918 Massa Demo Omnibus Law di tangkap Polisi, 87 Orang diantaranya langsung Dibui !

“Ya sudahlah kita tarik klaster ketenagakerjaan dan apa yang sudah kita dibicarakan kita masukkan ke prolegnas prioritas 2021 dalam Revisi UU Ketenagakerjaan,” kata Tobas dalam rapat 25 September lalu.

Ketua MKD DPR Sudomo Dasco Ahmad dan Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Suding mengatakan telah selesai memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pelanggaran kode etik, Kamis (30/11).Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menggunakan ruangannya saat pemerintah dan perwakilan fraksi berdebat soal pesangon bagi pekerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Halaman: 1 2 3

Contoh Teks Berita Tentang Pendidikan

Contoh Teks Berita Tentang Pendidikan

omnibus law

BEM SI Kembali Ancam Turun ke Jalan, Kecewa dengan Respons Jokowi !